NEW DELHI (Berita SuaraMedia) – Jika komunitas Muslim ingin berhasil dan mewujudkan tujuan pendidikannya di abad 21, inisiatifnya harus berasal dari dalam. Ketergantungan pada pemerintah bukan solusi dan juga tidak diinginkan. Itu adalah pandangan para peserta dalam sebuah seminar – Hak Pendidikan Minoritas: Tantangan-tantangan baru – di ibukota yang digelar pada akhir pekan lalu. Berbicara mengenai kontroversi status minoritas dari Universitas Aligarh Muslim (AMU) dan Jamiah Millia Islamia, Menteri Negara Bagian untuk Urusan Minoritas Salman Khurshid, mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan status khusus dari dua lembaga prestisius itu. "Perdana Menteri dan ketua Kongres sadar akan isu ini dan kami berharap ini akan segera terselesaikan," ujarnya.
Namun, menteri menambahkan bahwa penting bagi komunitas harus mengambil keuntungan yang ditawarkan oleh demokrasi seperti India, berkat hak-hak yang diabadikan dalam Konstitusi.
Wakil ketua RS, Dr K Rahman Khan, mengulangi poin itu lebih jauh dengan mengatakan bahwa komunitas harus memberdayakan dirinya sendiri. "Kita tidak bisa terus menunggu pemerintah. Pemerintah bukan penyedia, tapi fasilitator," ujarnya menggarisbawahi bahwa pemimpin komunitas harus mengambil tanggung jawab dan mendirikan lebih banyak lembaga pendidikan alih-alih hanya mengangkat isu AMU dan Jamia. "Kita tidak bisa terus mengandalkan pencapaian lama. Keduanya adalah lembaga tua dan penting tapi kita tidak bisa berhenti pada mereka," ujarnya menekankan.
Profesor S Wasim Akhtar, wakil rektor Universitas Integral, yang mendapatkan penghargaan Aligarh Movement atas kontribusinya dalam bidang pendidikan minoritas, mengatakan, "Keberhasilan komunitas Muslim terletak pada pendidikan dan mereka harus berjuang keras untuk itu. Penting bagi kami untuk menuntut hak-hak kami dari pemerintah, tapi juga penting bahwa kami mendorong batasan kami sendiri."
Aktivis sosial Nafisa Ali mengatakan, "Kita harus memahami pentingnya pendidikan bagi ekonomi dan pemberdayaan sosial. Penting bagi semua anak dari komunitas untuk menerima pendidikan."
Dalam upaya untuk mengembangkan standar pendidikan dan menyediakan peluang pendidikan yang lebih baik bagi generasi mudanya, organisasi-organisasi Muslim di India telah mengambil inisiatif untuk membentuk dewan terpisah yang sejalan dengan ISC dan CBSE.
"Telah diputuskan untuk membentuk Dewan Pendidikan Muslim yang sejalan dengan dewan ISC dan CBSE yang akan memberikan afiliasi ke lembaga pendidikan relijius dan non-relijius di India," ujar anggota Dewan Hukum Personal Muslim Seluruh India, Maulana Khalid rashid Firangi Mahali.
"Keputusan mengenai hal ini diambil dalam sebuah konferensi dari organisasi-organisasi terkemuka Muslim di New Delhi awal minggu ini (Agustus 2010)," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar